JagatBisnis.com – Banyak LSM asing mempersoalkan rezim Joko Widodo yang ditaksir ceroboh kepada proteksi hutan. Tingkatan kerusakan hutan alias deforestasi naik lalu. Karena banyak hutan berpindah guna jadi ladang sawit. Benarkah?
Atas pandangan minus ini, Departemen Area Hidup dan Kehutanan( KLHK) segera membantahnya. Diklaim, laju kerusakan hutan( deforestasi) di Indonesia mengalami penyusutan berdasarkan kontrol pada 2020. Penyusutan laju kerusakan hutan ini, antara lain karena terdapatnya kebijaksanaan penghentian pemberian permisi terkini dan penyempurnaan aturan mengurus hutan alam pokok dan tanah gambut dan penangguhan permisi perkebunan kelapa sawit.
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Area Hidup dan Kehutanan, dalam sambutan di kegiatan INAPalmoil Talkshow dengan tema‘ The Fact of Indonesian Deforestation’ s Rate’ mengatakan, deforestasi neto rentang waktu 2019- 2020, di dalam ataupun di luar kawasan hutan Indonesia, mencapai 115, 5 ribu hektare.
” Ini ialah deforestasi terendah sejauh sejarah kontrol hutan di Indonesia,” ucap Siti dalam sambutan tercatat yang dibacakan Ketua Jenderal Planologi Kehutanan dan Aturan Area, Ruandha Agung Sugardiman.
Sebagai pembeda, hasil kontrol hutan Indonesia tahun 2019, membuktikan kalau deforestasi neto pada 2018- 2019, bagus di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia sebesar 462. 000 haktare.
” Dengan mencermati hasil kontrol tahun 2020 dan tahun 2019, bisa diamati kalau dengan cara neto deforestasi Indonesia tahun 2019 ke 2020 terjadi penyusutan sebesar 75 persen, nilai yang amat penting,” ucap Siti.
Ia mengatakan penyusutan keruskaan hutan ini tidak terbebas dari berbagai kebijaksanaan dan program penguasa. Kebijaksanaan dan program itu merupakan penghentian pemberian permisi terkini dan penyempurnaan aturan mengurus hutan alam pokok dan tanah gambut, penangguhan permisi perkebunan kelapa sawit, pengaturan kebakaran hutan dan tanah, pengaturan kerusakan gambut, pengaturan pergantian hawa, pemisahan pergantian peruntukan kawasan hutan untuk zona non kehutanan dan kemampuan tanah dalam kawasan hutan. Setelah itu, program hutan kekal, perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan dan tanah dan usaha penguatan hukum.
” Artinya berbagai usaha yang dilakukan oleh KLHK membuktikan hasil yang jelas,” ucapnya.
Siti mengatakan untuk mengenali keberadaan dan besar tutupan tanah bagus yang berhutan ataupun yang tidak berhutan, bagus yang terletak di dalam kawasan hutan semacam hutan pelestarian, hutan lindung, dan hutan penciptaan, ataupun di luar kawasan hutan, ataupun areal pemakaian lain, KLHK melakukan kontrol hutan dan deforestasi dengan cara periodik setiap tahun.
Kontrol hutan dan deforestasi ini dilakukan pada semua darat Indonesia, seluas 180 juta hektare bagus di dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan. Kontrol dilakukan dengan menggunakan pandangan satelit yang diadakan oleh LAPAN dan dilakukan pengenalan dengan cara visual oleh daya teknis penafsir KLHK yang terhambur di semua Indonesia.
Hasil kontrol hutan Indonesia pada tahun 2020 membuktikan kalau besar tanah berhutan semua darat Indonesia merupakan 95, 6 juta hektare ataupun 50, 9 persen dari keseluruhan darat, dimana 88, 4 juta hekatare terletak di dalam kawasan hutan.
Tidak hanya besar tanah berhutan, tutupan tanah yang lumayan muncul merupakan perkebunan yang mencakup seluas 19, 54 juta hekatre ataupun 10, 4 persen dari keseluruhan darat. Beberapa besar luasan perkebunan itu merupakan barang sawit.
Pimpinan Biasa Kombinasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia( GAPKI), Joko Supriyono, mengatakan kalau deforestasi jadi hambatan untuk ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Karena itu, beliau berambisi, penguasa Indonesia dapat menyampaikan ke bumi global data- data laju penyusutan laju deforestasi saat ini.
Joko berterus terang bingung, malah informasi lembaga swadaya warga semacam World Resources Institute( WRI) yang lebih berdengung dibanding informasi penguasa. Belum lama ini, WRI mengatakan informasi kalau deforestasi Indonesia mengalami penyusutan. Dalam informasi ini, dituturkan kalau Indonesia pergi dari 3 besar negeri dengan deforestasi besar, walaupun masih terletak pada nomor 4 terbesar.
” Rumor deforestasi yang turun itu baik untuk Indonesia. Tetapi, yang aku terkadang bingung itu, mengapa harus WRI yang membuat report terkini gempar di semua bumi?” ucapnya.
Padahal, lanjut Joko, informasi KLHK pula membuktikan perihal yang serupa ialah mengalami tren penyusutan sejak 2015.
” Sayangnya informasi di KLHK ini opini aku kenapa kurang menggaung ke semua bumi. Padahal angka- angkanya amat baik,” cakap ia. (pia)
