JagatBisnis.com – Menteri Dalam Negara Tito Karnavian mencetak instruksi terkini tentang pemberlakuan pemisahan kegiatan warga (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali.
Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri Nomor 38 atau 2021 menjelaskan instruksi dikeluarkan menindaklanjuti bimbingan Kepala negara Republik Indonesia yang memerintahkan supaya melakukan PPKM tingkat 4, 3, dan 2 dan 2COVID- 19 di wilayah Jawa dan Bali.
” Sesuai dengan patokan tingkat suasana endemi berdasarkan asesmen dan untuk memenuhi penerapan Instruksi Menteri Dalam Negara hal PPKM tingkat 3, 2 dan 1 dan memaksimalkan Posko Penindakan COVID 19 di tingkatan dusun dan kelurahan untuk pengaturan penyebaran COVID 19,” catat Inmendagri.
Pada instruksi awal untuk gubernur di Jawa- Bali, menata sejumlah wilayah ialah kabupaten dan kota dengan alam tingkat 4, 3 dan 2.
Instruksi kedua, ialah penentuan tingkat wilayah berdasar pada penanda adaptasi usaha kesehatan warga dan pemisahan sosial dalam penyelesaian endemi COVID- 19 yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan.
Adaptasi pula dilakukan pada wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi( Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Wilayah Eksklusif Yogyakarta, Surabaya Raya, Apes Raya dan Bali. Sedangkan evaluasi kepada wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan.
Pembelajaran dan Perkantoran
Setelah itu, instruksi ketiga, PPKM pada kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali dengan patokan tingkat 4 dilakukan dengan mempraktikkan kegiatan, ialah penerapan kegiatan berlatih membimbing jarak jauh.
Maksimal 25 persen pengajar dan atau ataupun daya kependidikan pada masing- masing satuan pembelajaran bisa melakukan kegiatan perencanaan teknis( imitasi) Asesmen Nasional pada 24 Agustus 2021 hingga dengan 2 September 2021. Penerapan kegiatan pada zona non elementer diberlakukan 100 persen WFH.
Kegiatan pada zona elementer semacam finansial dan perbankan cuma mencakup asuransi, bank, pegadaian, anggaran pensiun, dan lembaga pembiayaan( yang mengarah pada pelayanan raga dengan klien bisa bekerja dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan untuk posisi yang berhubungan dengan pelayanan pada warga. Dan, ketentuan 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional.
Zona pasar modal yang mengarah pelayanan dengan klien dan berjalannya operasional pasar modal dengan cara bagus, teknologi informasi komunikasi mencakup operator seluler, informasi center, internet, pos, alat terkait dengan penyebaran informasi pada warga, perhotelan non penindakan karantina bisa bekerja dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan.
Pabrik arah ekspor dengan industri wajib membuktikan fakta ilustrasi akta PEB selama 12 bulan terakhir ataupun akta lain yang membuktikan rencana ekspor dan harus memiliki IOMKI, cuma bisa bekerja 1 sif dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan cuma di sarana penciptaan atau pabrik.
Untuk pelayanan administrasi perkantoran bekerja dengan kapasitas maksimal 10 persen, dan harus menggunakan aplikasi Hirau Proteksi mulai 7 September 2021, pengaturan masuk dan kembali, dan makan pegawai tidak berbarengan.
Setelah itu, zona elementer pada rezim dalam memberikan pelayanan khalayak yang tidak dapat ditunda penerapannya diberlakukan 25 persen maksimal karyawan WFO dengan aturan kesehatan dengan cara kencang.
Zona kritikal semacam kesehatan, keamanan dan kedisiplinan, bisa bekerja 100 persen karyawan tanpa terdapat dispensasi,
Zona kritikal penindakan musibah, tenaga, peralatan, pemindahan dan penyaluran paling utama untuk kebutuhan utama warga, santapan dan minuman dan penunjangnya, termasuk peliharaan atau binatang piaraan, pupuk dan petrokimia bisa bekerja 100 persen maksimal karyawan, cuma pada sarana penciptaan atau arsitektur atau pelayanan pada warga saja.
Untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional, ketentuan yang diberlakukan ialah maksimal 25 persen karyawan.
Ketentuan yang serupa pula legal untuk zona kritikal semen dan materi gedung, obyek vital nasional, proyek penting nasional, arsitektur (prasarana khalayak), faedah dasar (listrik, air dan pengurusan kotor).(pia)
