JagatBisnis.com – Analisa mantan Menteri Hukum dan HAM masa Kepala negara Susilo Bambang Yudhoyono( SBY), Hamid Awaludin yang meragukan pemberian donasi luar biasa senilai Rp2 triliun dari keluarga besar Akidi Tio ternyata jadi kenyatakan.
Kenyataannya, hari ini gadis beruju Akidi Tio, Heriyanti, telah dijemput menuntut oleh aparat Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Saat ini gadis beruju Akidi Tio sedang dalam pengecekan interogator. Ia diperiksa terkait rencana donasi Rp2 triliun untuk dorongan Covid- 19.
Hamid menjelaskan dari dini sudah ragu dengan donasi Rp2 triliun itu. Ia menyamakan dengan sebagian peristiwa yang sempat dirasakan di Indonesia sebelumnya tentang donasi luar biasa. Selanjutnya analisinya yang viral di alat sosial hari ini, Senin 2 Agustus 2021.
Heboh dan Meriah. Gaduh dengan tepuk tangan para administratur negara.
Ahli waris Akidi Tio, seorang pengusaha di Sumatera Selatan, beramal Rp 2 triliun.
Banyak yang heran dan memuja integritas itu, karena di tengah lilitan pinjaman negeri dan berpenyakitan dampak Covid- 19, terdapat masyarakat negeri yang memberikan hartanya untuk faedah orang banyak.
Aku tidak bertampar tangan. Aku tidak berikan rasa heran, apalagi aplaus. Aku justru bertambah ganjaran hal ide sehat kita seluruh.
Aku bertambah konsisten kalau para administratur di negara ini, serupa sekali belum berlatih dari berbagai peristiwa era lalu.
Sejumlah orang telah melecehkan ide segar dan memarjinalkan tingkatan penalaran para administratur negara ini.
Sampai uang Rp2 triliun itu betul- betul sudah di tangan, aku tetap menyangka kalau di negara ini masih banyak orang yang mau memopulerkan diri dengan cara melecehkan ide sehat para administratur.
Belum amat lama ke balik, seorang yang menyatakan diri sebagai pilantropis bumi, telah menyatakan ke khalayak kalau beliau beramal lebih seribu rumah di Martil, Sulawesi Tengah, yang terkini saja dilantakkan oleh musibah alam, likuifasi.
Orang yang serupa pula telah memaklumatkan kalau beliau beramal sebagian ribu bagian rumah yang telah diterjang oleh angin besar guncangan alam di Nusa Tenggara Barat.
Si figur, saat sebelum peristiwa di 2 provinsi kita itu, pula membiarkan dirinya diliput pers kalau beliau membuat dengan cara ikhlas mes prajurit gerombolan golongan atas kita.
Sampai saat ini, demikian tahun setelah itu, seluruh keterangan itu, merupakan hampa belaka.
Yang lebih hebat lagi, si donatur akad, diganjar dengan apresiasi Bintang Mahaputra. Hebat khan?
Dampak janji- janji yang tak ditepatinya itu, Delegasi Kepala negara ke 10 dan 12, Jusuf Kalla berteriak cepat:“ Cabut gelar martabat itu.”
Sejarah Terulang Lagi Bung Karno pada masa 50- an, sempat menyambut sejodoh suami isteri di Kastel Negeri. Mereka merupakan Raja Idris dan Istri raja Markonah.
Mereka mengklaim diri sebagai raja dan istri raja dari kaum Anak Dalam di Jambi.
Mereka menyatakan dapat menolong pembebasan Irian Barat. Seluruh memuja- muja kedua orang itu.
Tepuk tangan dan senyum bercahaya para administratur di negara ini terhambur bebas. Berbahagia.
Hebat. Tameng pembohongan juga terungkap sebagian hari setelah itu.
Raja Idris ternyata merupakan penggenjot becak, sementara Istri raja Markonah merupakan pelacur kategori dasar di Tegal, Jawa Tengah.
Para administratur terkibuli dengan cara analitis, yang sekalian berarti, 2 orang telah melecehkan energi akal administratur kita kala itu.
Kita sempat pula dikagetkan oleh Menteri Agama Said Agil Husin Al- Munawar.
Beliau mengklaim kalau terdapat harta karun besar yang dapat digunakan untuk melunaskan semua pinjaman negeri.
Harta itu berbentuk logam mulia batangan, sisa aset Kerajaan Pajajaran, tersembunyi di dasar Prasasti Batutulis, Bogor.
Gempar luar lazim. Rasa heran mencuat mendadak. Impian dan optimisme juga bertambah bersemi.
Sesaat lagi Indonesia leluasa dari pinjaman.
Menko Kesra Kala itu, Jusuf Kalla, meminta Said Agil tiba menemuinya. Kementrian Agama memang di dasar kordinasi Departemen Kesra.
Ketahui tidak, berapa pinjaman luar negara Indonesia, sedemikian itu persoalan Jusuf Kalla ke Menteri Agama. Menteri Agama tak dapat menanggapi. Jusuf Kalla lalu berikan hitungan dengan ringan.
Jumlah pinjaman luar negara kita saat itu, dini tahun 2000, kurang lebih Rp 1500 triliun.
Harga logam mulia setiap gram kala itu, merupakan Rp 250 ribu per gram.
Hingga, untuk melunaskan pinjaman penguasa, kita memerlukan sekitar 6 ribu ton logam mulia batangan.
Bila logam mulia batangan itu kita bawa dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan anggapan, jauh truk merupakan 5 meter, hingga kita memerlukan barisan truk sejauh 5 kilometer, Itu artinya, truk- truk itu berjajar mulai dari Kebayoran Terkini sampai Bundara Penginapan Indonesia.
Kurang lebih terdapat tidak logam mulia batangan sebesar itu di Batutulis, pertanyaan Jusuf Kalla.
Menteri Agama senyap lemah. Sekali lagi, ide segar administratur dipreteli. Akal sehat berpikir para administratur dianiaya.
Sayangnya, seluruh itu berakibat pada warga.
Paling tidak, warga menyakini dusta yang analitis semacam itu. Tahun 2007, sidang dewan menteri dipimpin oleh Kepala negara Susilo Bambang Yudhoyono. Seketika saja, Menteri Tenaga dan Pangkal Energi Mineral, Purnomo Yusgiantoro, melapor dengan antusias bergairah.
“ Ayah Kepala negara, sesaat lagi Indonesia akan memiliki 3 kincir minyak terkini. 2 di antara lain di desa Pak Wapres JK, ialah di Pulau Selayar dan Parepare,” ucapnya.
Tak menginginkan durasi amat lama, Wapres, Jusuf Kalla, langsung ambil ucapan.
Hendaknya para menteri bila berikan informasi ke sidang dewan menteri, mengecek benar ketepatan informasi yang akan dihidangkan.
Harap menggunakan akal sehat yang betul.
Terdapat 2 persyaratan untuk membuat kincir minyak. Awal, wajib dekat dengan pangkal energi minyak.
Kedua, dekat dengan pasar pemasaran.
Kedua perihal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.
Parepare itu, desa Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, cuma tempat berbisnis ikan melambung, tutur Jusuf Kalla dengan jengkel.
Dengan bunyi kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut. Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai penanam modal, akan membuat kincir minyak di 3 tempat di Indonesia.
” Dari mana uangnya? Pinjaman angsuran mobil Toyota di kantor aku di Makassar saja belum dilunasi,” jelas Jusuf Kalla.
Jelas sudah, gimana dengan entengnya para administratur kita dapat dikibuli dan dibuai dengan rayuan lap tanpa akal sehat.
Jelas sudah, para administratur kita dapat dengan ringan membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan.
Gagal mengerti jika yakin Kembali ke pertanyaan keluarga Akidi Tio yang mendekarasikan diri akan mendonasikan 2 triliun rupiah kekayaan mereka.
Ini sebuah gagal faham bila akan menyakini, saat sebelum betul- betul uang itu terdapat. Akidi Tio tidaklah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang upaya.
Dari mana uang sebesar itu?
Apakah lembaga perpajakan sempat mengenali dan memungut pajak dari Akidi sedemikian banyak?
Deretan persoalan masuk akal yang wajib digunakan saat sebelum menyakininya.
Yang mungkin terjadi, ahli waris almarhumah Akidi Tio, menemukan catatan- catatan tercecer almarhumah, yang memilik kesamaran tentang harta almarhumah.
Lalu, para ahli warisnya membuat mimpi- mimpi bagus diiringi dengan bayang- bayang hal catatan- catatan itu.
Untuk mewujudkan bayang- bayang itu, terdapat bagusnya meminjam tangan negeri melalui para administratur dengan seribu akad.
Namanya Usaha
Persoalan yang relevan di mari, yakni, apa profit para administratur yang mengiklankan ataupun mengamini banyak orang yang dengan ringan membuat akad hampa itu? Tanggapannya pendek.
Para administratur mau jadi bahadur, seakan diri merekalah yang menolong memudahkan bobot orang. Balasan etisnya, yang dapat jadi pula, terdapat corak lain. Wallahu alam bissawab.
Deretan peristiwa menggemparkan tentang dugaan harta, akad pemodalan, dan igauan donasi menggemparkan, seluruhnya bermuara pada dusta.
Hingga, terdapat bagusnya bangsa kita membuat ketentuan tentang para administratur yang memberitahukan dan mengamini seluruh ketidakbenaran semacam barisan kenyataan yang telah melecehkan ide segar bangsa kita itu.
Orang ataupun pihak yang menggunakan para administratur untuk memaklumkan ketidakbenaran, pula wajib pula diberi ganjaran.
Wajib terdapat ganjaran karena apa juga sebabnya, memaklumkan ketidakbenaran pada khalayak merupakan pubic deception. Ini terkini seimbang dan ceria bangsa kita jadi bangsa yang logis.(pia)
