Kendati demikian, Riza menekankan aturan sanksi ini tidak semata-mata sebagai bentuk tekanan pemerintah terhadap warga. Namun di satu sisi, kata Riza, Pemprov ingin ada kesadaran yang terus dibangun di masyarakat terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa penularan virus.
“Masyarakat harus memahami ketika abai menerapkan protokol kesehatan maka penegakan hukum dalam bentuk sanksi pidana akan menunggu,” pungkasnya.
Tidak hanya kepada masyarakat, Riza juga mengingatkan petugas di lapangan tetap mengedepankan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ketika menegakkan peraturan daerah tentang pengendalian Covid-19. Sikap tersebut penting untuk menghindari konflik di lapangan.
“Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.
Berdasarkan draft pasal yang mengatur tentang pidana yaitu Pasal 32A dan 32B, berikut bunyi dari pasal tersebut;
Discussion about this post