JagatBisnis.com – Bocornya dokumen ke publik terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako memicu berbagai macam respon dari masyarakat di media sosial.
Omar Abdullah Big Data Expert Continuum Data Indonesia, menganalisa argument masyarakat dengan menggunakan data dari sosial media twitter dari 4 Juni sampai 14 Juni 2021 terkait PPN sembako.
Alasan Omar menggunakan sodial media karena sudah menjadi bagian dari masyarakat modern. Banyak penggunanya atau akrab disebut netizen sering kali menumpahkan pendapat dan keresahaanya di sosial media.
Berdasarkan big data analis dari percakapan di media sosial, 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia turut memberikan respon terhadap rencana kebijakan ini.
“Menariknya biasanya kalau percakapan serupa yang berkomentar itu rata-rata masyarakat perkotaan ataupun yang jangkauan internetnya bagus, tapi di sini isu PPN sembako benar-benar diperhatikan dan diperbincangan di seluruh Indonesia. Karena sembako memang kebutuhan sehari hari di semua kalangan. Dengan itu menunjukkan seberapa bear atensi publik terhadap rencana PPN sembako ini,” kata Omar dalam diskusi publik dengan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Senin (28/6).
Dari riset yang dilakukan selama 10 hari terdapat 87% perbincangan sentiment negatif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penolakan dan penentangan rencana kebijakan pengenaan PPN sembako tersebut.
Contohnya, seperti cuitan akun twitter @DonAdam68 yang berisi “Orang kaya dapat PPnBM 0% kalau beli mobil, si miskin beli sembako kena PPN 12%, apes bener deh.”
Lebih lanjut, sebanyak 70% masyarakat kecewa dan menolak wacana PPN sembako yang tidak memihak kepada rakyat. Selain itu masyarakat juga membandingkan wacana pajak sembako dengan korupsi dana bansos, PPNBM yang geratis, serta kurangnya transparansi penggunaan pajak.
Tidak hanya berkomentar negative, ada pula masyarakat yang setuju dengan adanya wacana ini. Di antaranya yang merespon positif dengan memberikan alasan seperti 8% wacana PPN sembako hoaks, 6 % dan setuju untuk pajak bahan makanan premium.
Sementara itu sebanyak 5% publik setuju dan menganggap bahwa rencana ini akan membantu dalam pemulihan ekonomi, terlebih jika yang akan dipajaki adalah sembako premium.(HAB)
