JagatBisnis.com – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak akan bertugas serupa dalam pelacakan pembantaian berhubungan dengan perang narkoba di Filipina, yang direncanakan oleh Dewan Kejahatan Global( ICC).
Kelompok hak asas dan komentator pembantaian terkait narkoba menyambut bagus tahap ICC, dengan mengatakan pelacakan skala penuh akan membuat kesamarataan lebih dekat untuk ribuan orang yang berpulang dalam perang berdarah Duterte kepada narkoba.
” Kita tidak akan bertugas serupa karena kita bukan lagi anggota,” tutur ahli ucapan Duterte, Harry Roque, dalam rapat pers pada Selasa.
Duterte menghapuskan keahlian Filipina dalam akad pendirian ICC pada Maret 2018.
” Kita tidak menginginkan orang asing untuk menyelidiki pembantaian dalam perang narkoba karena sistem hukum bertugas di Filipina,” tutur Roque, setelah itu menambahkan kalau ia percaya meluncurkan pelacakan sah” salah dengan cara hukum dan bermotif politik.”
Seorang beskal ICC meminta otorisasi pada Senin( 14 atau 6 atau 2021) untuk membuka pelacakan penuh atas pembantaian itu, dengan mengatakan kesalahan kepada manusiawi dapat saja dilakukan.
” Tahap jauh hukum akan segera mengejar Duterte dan kaki tangannya,” tutur mantan senator antagonisme Antonio Trillanes dalam sebuah statment.
Sejak Duterte berprofesi pada 2016 sampai akhir April 2021, polisi telah menewaskan lebih dari 6. 100 terdakwa pengedar narkoba dalam pembedahan penahanan, bagi informasi penguasa.
Kelompok HAM mengatakan polisi dengan kilat melaksanakan terdakwa, tetapi pihak berhak mengatakan mereka dibunuh setelah melawan dengan keras saat dibekuk.(ser)
