Ekbis  

Ini Bentuk Sinergi Bea Cukai dengan Penegak Hukum Lainnya

JagatBisnis.com  –  Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi berpesan agar jangan ada egosentrisme antarlembaga. Karena menurutnya, tidak ada lembaga yang lebih penting daripada lembaga yang lain dan semua lembaga hebat jika masing-masing mau bekerja sama. Hal ini pun yang diyakini Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, instansi ini selalu mengedepankan sinergi antarinstansi. Kepala Seksi Humas, Sudiro, pada Rabu (23/03) menyampaikan hal tersebut sekaligus memaparkan bentuk-bentuk kerja sama dan koordinasi yang dijalin Bea Cukai dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia, seperti Polri dan TNI.

Menurut Sudiro, sebagai community protector, Bea Cukai bersinggungan dan bekerja bersama para aparat penegak hukum lain. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bea Cukai aktif menjalin sinergi, salah satunya dengan Polri. “Kunjungan untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi kerap dilakukan, seperti yang dilaksanakan Bea Cukai Ternate dengan Polres dan Polairud Ternate, juga Kantor Wilayah (kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY dengan Polda Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman. Selain itu, agar pertukaran informasi dan komunikasi terjaga lebih baik dan cepat antara Bea Cukai dan Polri di daerah,” ungkap Sudiro.

Dari pertemuan dengan Polairud Ternate didapatkan informasi bahwa perikanan dan kelautan di Ternate memiliki potensi yang sangat besar, tetapi belum tereksplor dengan optimal. Selain itu, menurut Sudiro kedua pihak juga membahas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. “Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014, KEK Morotai dinilai belum mengalami perkembangan yang berarti sejak peresmiannya. Sehingga melalui kunjungan tersebut menjadi momen untuk menjaga dan memperkuat sinergi juga bersama menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.

Baca Juga :   Bea Cukai Gagalkan Pengiriman 50 Gram Ganja Via Ekspedisi di Kudus

Hal yang sama juga menjadi tujuan dari pertemuan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dan Polda Jawa Tengah. Kedua pihak berharap dapat memperkuat sinergi antara Kemenkeu dan Kepolisian yang telah terjalin dengan baik selama ini. Pengawalan ekonomi memerlukan kolaborasi dengan seluruh instansi terkait. Proyek-proyek strategis yang ada di Jawa Tengah tengah dibangun dan dikembangkan agar menjadi lokomotif pergerakan ekonomi. Proyek tersebut antara lain kawasan industri di Kabupaten Brebes, Batang, dan Kendal.

Baca Juga :   Sinergi Bea Cukai Entikong, BNN, dan TNI Gagalkan Penyelundupan Sabu

Tak hanya dengan Polri, Bea Cukai juga mempererat hubungan kerja sama dengan TNI. Hal ini tercermin dalam pertemuan Bea Cukai Kuala Tanjung dengan Lanal Tanjungbalai Asahan, Bea Cukai Pangkalpinang dengan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung, Bea Cukai Bengkalis dengan Daerah Militer I / Bukit Barisan, Bea Cukai Yogyakarta dengan Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta Pomdam IV/Diponegoro, dan Bea Cukai Jayapura saat menemani Irkoarmada III Laksma TNI Hendri Suprianto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara Skouw (PLBN Skouw).

Baca Juga :   Bea Cukai Serentak Musnahkan Miras dan Rokok Ilegal Senilai Miliaran Rupiah

“Dukungan TNI sangat penting khususnya di lapangan terutama saat pengawasan dan penegakan hukum agar pelaksanaan tugas bisa optimal. Pada prinsipnya, mereka pun selalu siap kapan saja untuk membantu dan mendukung tercapainya pengawasan yang optimal dari Bea Cukai di lapangan. Dalam pertemuan tersebut pun kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya komunikasi yang baik selama ini dan berharap agar kedepannya Bea Cukai dan aparat TNI dapat terus bahu membahu dalam upaya menciptakan pengawasan yang optimal,” ungkap Sudiro.

Ia pun menegaskan bahwa kunjungan Bea Cukai ke Polri dan TNI ini menjadi salah satu bentuk komunikasi untuk bukti terus terjalinnya sinergi antar instansi pemerintah terutama instansi penegah hukum. “Masyarakat perlu tahu bahwa penegak hukum kita kompak dan solid yang kemudian menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggran hukum terutama yang terkait dengan kepabeanan dan cukai,” tutupnya. (srv)

MIXADVERT JASAPRO