JagatBisnis.com – Menteri Ketua Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan penguasa tidak dapat mencegah ataupun mendesak kegiatan yang mengatasnamakan kandidat Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Lazim( KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.
Karena, perihal itu diatur Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan opini di wajah biasa. Bagi ia, penguasa saat ini memperhitungkan peristiwa KLB Demokrat di Sumatera Utara ialah masalah dalam.
“ Bukan (minimun belum) jadi masalah hukum. Karena, belum terdapat informasi ataupun permohonan keabsahan hukum terkini pada Penguasa dari Partai Demokrat. Penguasa saat ini cuma menanggulangi ujung keamanan, bukan keabsahan partai,” tutur Mahfud diambil dari Twitter pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Beliau menjelaskan, permasalahan KLB Demokrat yang memilah Kepala Karyawan Kepala negara( KSP) Moeldoko sebagai Pimpinan Biasa kemarin, itu terkini akan jadi masalah hukum bila hasilnya didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM.
“ Saat itu, Penguasa akan mempelajari keabsahannya beralasan UU dan Angkatan darat(AD) atau ART partai politik. Ketetapan Penguasa dapat digugat ke Majelis hukum. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, saat ini tidak ataupun belum terdapat masalah hukum di PD,” jelas ia.
Sebelumnya, Kepala Karyawan Kepresidenan, Moeldoko mendapatkan suara paling banyak hasil voting berdiri partisipan KLB sebagai Pimpinan Biasa Demokrat. Setelah itu, saingannya, Marzuki Ali diresmikan sebagai Pimpinan Badan Pengajar Partai Demokrat.
Kepala Karyawan Kepresidenan Moeldoko akhirnya tampil di kegiatan Kongres Luar Lazim( KLB) Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Moeldoko muncul di arena KLB di Penginapan The Hill, di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat malam, 5 Maret 2021.
Dihadapan kandidat yang muncul di KLB itu, Moeldoko menyampaikan ceramah politik pertamanya sebagai Pimpinan Biasa Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Beliau melafalkan dapat kasih pada semua kandidat Demokrat yang muncul di KLB yang sudah percayakan dan memberikan tepercaya untuk mengetuai Partai Demokrat.
” Dapat kasih, dengan suka berkenan untuk tiba ke mari. Meski, macet luar lazim,” tutur Moeldoko.
Sementara Pimpinan Biasa DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono( AHY) menerangkan kalau tidak terdapat dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Demokrat, setelah dilaksanakannya kongres luar lazim( KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara( Sumut), Jumat.
” Aku tegaskan, tidak terdapat dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat. Aku, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Pimpinan Biasa Partai Demokrat yang legal dan legitimate,” tutur AHY dalam rapat pers, di Jakarta pada Jumat.
Ia mengatakan, penerapan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat( GPK- PD) merupakan tindakan bawah tangan dan inkonstitusional, karena tidak berdasarkan konstitusi partai.
Ia menjelaskan, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga( Angkatan darat(AD) atau ART) Partai Demokrat tidak berganti, ialah yang telah disetujui dalam Kongres V pada tahun 2020 dan telah disahkan Penguasa melalui Departemen Hukum dan Hak Asas Orang. (ser)
