Harga Pertalite Dipastikan Naik Usai Banggar Tolak Tambah Kuota BBM Subsidi

JagatBisnis.com – Saat ini pemerintah masih dalam tahap pembahasan perihal penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite alias BBM Khusus Penugasan (JBKP). Pembahasan rencana kenaikan harga BBM ini juga dilakukan di tengah keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak adanya penambahan subsidi melalui tambahan kuota BBM pertalite dan solar subsidi.

“Penyesuaian harga ini juga termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan, nanti akan dilihat dan dievaluasi sama-sama. Apalagi, harga minyak mentah tidak turun-turun. Kalau memang tidak ada alokasi penambahan, kita harus sesuaikan harga pertalite. Artinya, harga pertalite harus naik,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Selasa (16/8/2022).

Dia menjelaskan, selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM Subsidi, pihaknya sedang merampungkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022.

Baca Juga :   Diisukan Langka, Pertamina Klaim Pasokan Pertalite dan Solar Aman

“Mudah-mudahan setelah 17 Agustus atau dalam bulan inilah harus bisa kita selesaikan. Karena soal revisi peraturan pembatasan pembeli BBM Subsidi, saat ini kami masih mengkaji dan melihat situasi terkini lantaran banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi, kami belum bisa sampaikan sesuatu yang konkret karena masih belum selesai,” tegasnya.

Baca Juga :   Pertalite Naik Bikin Inflasi Pangan Melambung hingga 15 Persen

Sementara itu Dirjen Migas, Tutuka Ariadji mengatakan, penambahan kuota BBM Subsidi saat ini pembahasan terus berjalan bersama dengan tim dan menteri terkait. Jika melihat dari kebutuhannya, tentu meningkat. Sekarang tinggal menyikapinya kebutuhan pertalite dan solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan.

Baca Juga :   Diisukan Langka, Pertamina Klaim Pasokan Pertalite dan Solar Aman

“Kita terus lihat dari waktu ke waktu, pada saatnya kita akan menyampaikan. Kajian yang masih dilakukan lebih jauh adalah soal kondisi Marketing Operation Region (MOR) khususnya dilihat lebih jauh. Mana MOR yang kritis dan mana yang belum. Karena secara nasional MOR terbagi atas 8 bagian yang mewakili sejumlah wilayah di Indonesia,” tutupnya. (*/esa)

MIXADVERT JASAPRO