JagatBisnis.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan fokus untuk memodernisasi koperasi sektor pangan dan memperbesar pelibatan perempuan dan generasi muda untuk berkoperasi.
MenKopUKM Teten Masduki mengatakan pengembangan koperasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan salah satu strateginya adalah fokus pada sektor riil, seperti sektor pangan, hingga pelibatan perempuan dan generasi muda untuk berkoperasi.
“Sektor pangan menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, pemanfaatan teknologi digital untuk kemandirian pangan Indonesia adalah sebuah keniscayaan,” kata Menteri Teten pada pembukaan acara 2 seminar dengan tema Transformasi Digital Koperasi: Mewujudkan Kemandirian Pangan Indonesia, dan Pemberdayaan UMKM Perempuan Melalui Koperasi, yang merupakan bagian dari Road to G20 secara daring di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (15/8).
Data SUTAS BPS 2018 mencatat dari total 33,487 juta petani Indonesia, sebanyak 85,10 persen di antaranya berusia 35 tahun ke atas, sedangkan yang dapat dikelompokkan sebagai generasi milenial hanya sekitar 14,89 persen.
“Melihat ketimpangan generasi tersebut, saya yakin melalui pemanfaatan teknologi digital yang baik akan mampu meningkatkan partisipasi kalangan muda untuk masuk dan mengelola sektor pangan,” ucap MenKopUKM.
Bagi Menteri Teten, pemanfaatan teknologi digital pada koperasi pangan membuat fungsi koperasi sebagai konsolidator lahan dan petani akan semakin presisi. Akses terhadap sumber pembiayaan juga akan lebih mudah, karena tingkat produktivitas dan tren yang dapat diukur.
“Pada kondisi ini, koperasi dapat berperan sebagai avalis, karena tingkat ‘repayment capacity’ dari masing-masing petani atau nelayan dapat dihitung,” kata MenKopUKM.
Di samping itu, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan dengan presentase sebesar 64,5 persen yang menunjukkan betapa pentingnya menggali potensi dan memberdayakan UMKM perempuan untuk mendukung pemerataan ekonomi.
“Salah satunya dengan mengkonsolidasikan UMKM perempuan dalam wadah koperasi. Sehingga, mereka dapat mengakses beragam fasilitas dan manfaat yang dimiliki oleh koperasi,” kata Menteri Teten.
Menurut Menteri Teten, transformasi digital koperasi dan upaya mendorong UMKM perempuan untuk berkoperasi merupakan sebuah langkah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat khususnya perempuan.
“Saya berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mewujudkan kemandirian pangan di tanah air, melalui proses memahami, menggunakan, dan meningkatkan keterampilan digital. Sehingga, manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menambahkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di tengah pandemi saat ini adalah melalui modernisasi koperasi.
“Kami akan melakukan penguatan kelompok tani untuk berkoperasi serta pendampingan koperasi modern,” ucap Zabadi.
Dalam upaya menghadapi tantangan pengembangan koperasi, beberapa strategi yang dilakukan KemenKopUKM. Diantaranya, melalui koperasi berbasis “inclusive closed loop”, fokus koperasi di sektor riil, pembiayaan, amalgamasi yaitu merger sesama koperasi dan merger dengan unit usaha koperasi, serta upaya digitalisasi.
Di era digital ini, kata Zabadi, digitalisasi koperasi dirasakan sangat penting yang menjadi peluang bagi koperasi karena saat ini pasar digital di Indonesia mencapai 44 miliar dolar AS dan pada 2025 diprediksi mencapai 125 miliar dolar AS.
“Jika seluruh koperasi ini onboarding digital atau masuk ke ekosistem digital, dengan anggota yang lebih dari 28 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa,” kata Zabadi.
Terkait Koperasi Wanita, Zabadi menilai hal itu merupakan potensi yang cukup besar sekaligus melaksanakan pemberdayaan perempuan. Dimana nantinya koperasi tersebut dapat menjadi wadah bagi perempuan dalam hal pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Juga, menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu diri sendiri dan tidak banyak terhambat ideologi patriarki yang mengutamakan pria, karena dalam koperasi, semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama,” kata Zabadi.
Zabadi pun menekankan bahwa koperasi berperan strategis dalam memberdayakan perempuan. Dan dengan koperasi, perempuan dapat membuktikan kompetensi dan kelebihannya, sebagaimana ditunjukkan keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang dikelola perempuan, tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sekaligus Chair of DEWG-G20, Mira Tayyiba, mengatakan bahwa teknologi digital tidak bisa dipisahkan dari seluruh sektor kehidupan saat ini.
Mira menunjuk digitalisasi di sektor pertanian, dimana di level hulu sudah mampu menampilkan “Smart Farming”. Hal itu banyak membantu para petani, salah satunya dapat menentukan waktu panen, yang berujung pada peningkatan produktivitas.
“Di sektor hilir, dengan digitalisasi, para petani memiliki akses pasar yang lebih luas, mempersempit rantai pasok, hingga meningkatkan nilai tawar petani,” kata Mira.
Oleh karena itu, Mira berharap koperasi pada sektor pangan bisa menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi. “Jadi, transformasi digital perlu terus didorong dari hulu hingga hilir,” ucap Mira.
Untuk itu, Mira mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meningkatkan jaringan internet, hingga menembus wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). “Sudah tercatat ada 77,2 persen penetrasi internet di Indonesia. Dan sudah ada 7.600 titik akses internet gratis, termasuk untuk membantu usaha mikro dan ultra mikro,” katanya.
Pengusaha Perempuan
Sementara Chair Women 20 (W20) G20 Hadriani Uli Silalahi mengungkapkan, dari semua UKM di Indonesia, sebanyak 62 persen dimiliki perempuan dalam tingkat mikro. “Ini menjadi jelas bahwa peran perempuan sebagai wirausaha harus diberdayakan,” kata Hadriani.
Namun, kata Hadriani, pengusaha perempuan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya literasi keuangan, minimnya akses ke sumber pembiayaan/kredit, dan rendahnya akses ke investasi. Wirausaha perempuan juga menghadapi tantangan untuk masuk ke urusan pengadaan publik.
“Karena itu kita sangat mengapresiasi kolaborasi antara W20 sebagai ‘engagement group’ dan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah, dan perwakilan untuk membuat aksi nyata dalam mendukung pengusaha perempuan agar mencapai praktik bisnis yang lebih inklusif,” ucap Hadriani.
Hadriani berharap ada komitmen lebih yang akan segera dilakukan pemerintah, asosiasi, dan pemilik usaha dalam hal pemberdayaan pengusaha perempuan. “Mari kita sama-sama menempatkan pemulihan sebagai garda terdepan dalam pencapaian upaya G20 menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.(adv)
