JagatBisnis.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Nusae Tenggara Barat (NTB) menggenjot realisasi belanja dan pendapatan. Karena hingga Agustus 2022, realisasi belanja daerah tersebut masih rendah.
“Sekarang sudah Agustus. Kalau dihitung proporsinya, seharusnya realisasinya sudah 60 persen. Bahkan, kondisi ideal realisasi belanja dan pendapatan sebesar 60 persen ini, belum terlihat pada 11 pemda di Provinsi NTB. Dari data Pemprov NTB, realisasi belanja maupun pendapatan masih di bawah 60 persen,” kata Kepala Subdirektorat Perencanaan Kemendagri Fernando Hasudungan Siagian, saat berkunjung ke NTB, Rabu (10/8/2022).
Dia menjelaskan, kedatangan tim ke NTB untuk membantu pemda, meningkatkan realisasi belanja dan pendapatan di sisa tahun anggaran 2022 ini. Hal itu dilakukan bukan karena Provinsi NTB buruk sekali realisasinya. Tapi ini memang rutin dilakukan. Pihaknya juga mendatangi Sulawesi Selatan (Sulsel), Lampung, dan Jakarta untuk uji petik.
“Dari hasil koordinasi bersama Inspektorat serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di provinsi maupun kabupaten/kota, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi. Sehingga menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja,” terangnya.
Menurut dia, redahnya realisasi belanja, bukan sepenuhnya menjadi kesalahan pemda yang lamban bekerja. Tapi ada juga faktor dari rekanan atau pihak ketiga, terutama yang mengerjakan proyek fisik milik pemda. ”Persoalannya di kontraktual, yang ada termin-termin itu.
“Biasanya dalam pekerjaan fisik menggunakan termin, satu hingga tiga. Pencairan anggaran dilakukan berdasarkan target di setiap terminnya. Namun di beberapa pekerjaan, ada kontraktor yang memilih untuk mencairkan langsung seluruh anggarannya pada termin ketiga. Ini yang membuat anggaran mengendap cukup lama di kas daerah,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, pihaknya meminta pemda juga bisa proaktif mendorong rekanan proyek untuk segera mengajukan pencairan anggaran, ketika target pekerjaan sudah selesai di setiap terminnya. Selain itu, percepatan juga bisa dilakukan di akhir tahun anggaran. Untuk persiapan pekerjaan di tahun berikutnya. Misalnya dengan menerbitkan SK tim maupun proses administrasi lainnya. Sehingga ketika Januari itu bisa langsung berjalan prosesnya.
“Ketika serapan anggaran rendah di pemda akan mendapat penilaian buruk. Bisa saja berpengaruh pada jumlah anggaran yang akan diberikan pemerintah pusat untuk tahun berikutnya. Karena daerah sering teriak uangnya kurang. Justru, dananya diberikan oleh pemerintah pusat, tapi tidak bisa dieksekusi. Artinya proses perencanaannya lemah,” imbuh Fernando.
Sementara itu, Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD NTB Muhammad Baihaki menambahkan, pemprov menargetkan realisasi belanja dan pendapatan pada Agustus ini masing-masing 45 persen dan 58,61 persen. Sedangkan, September, targetnya mencapai 60 persen di belanja dan 67,04 persen untuk pendapatan.
“Jika realisasi keduanya masih di bawahnya. Namun, perhitungan realisasi belanja saat ini masih belum memasukkan angka pencairan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Saat ini masih dalam proses pertanggung jawaban penggunaan dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Dengan total anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp100 miliar lebih. Kalau itu sudah masuk, cukup siginifikan untuk mendongkrak realisasi belanja pemerintah,” pungkas Baihaki. (*/eva)
