Jokowi Minta Usut Tuntas Kematian Brigadir J

Presiden Jokowi

JagatBisnis.com –  Hingga hari ke-14 kematian Brigadir J, Jumat (22/7/2022), belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih terus bekerja untuk mengungkap fakta dibalik tewasnya ajudan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo itu.

Insiden ini menyita perhatian seluruh publik, bahkan Presiden Jokowi sudah dua kali angkat bicara agar kasus ini dungkap secara jelas, transparan dan tanpa pandang bulu.

Terakhir Presiden berbicara mengenai insiden kematian Brigadir J saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (21/7/2022).

“Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi bicara tentang kasus Brigadir J saat kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

“Ya proses hukum harus dilakukan,” kata Jokowi singkat.

Jokowi mengingatkan sangat penting bagi tim khusus bekerja secara transparan agar tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Menurutnya kepercayaan rakyat kepada Polri harus dijaga.

Baca Juga :   Ajudan dan ART Ferdy Sambo Diperiksa di Komnas HAM

“Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” kata Jokowi.

Menanggapi arahan Presiden, Polri menyatakan komitmen bekerja secara maksimal.

Temuan terbaru Polri dalam kasus ini yaitu, tim berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang menjadi lokasi baku tembak.

Terkait kasus ini, Polri juga telah menonaktifkan 3 perwira tingginya, yaitu Irjen Ferdy Sambo sendiri kemudian menyusul Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan berharap, semua pihak yang terlibat mesti ditindak.

“Kok keroco-keroco aja. Tapi harus sampai ke Jenderal-jenderal yang bertanggungjawab. Hukum ini tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum ini tidak boleh hanya berpihak pada orang yang punya kekuasaan,” kata Trimedya dalam peringatan 26 Tahun Tragedi 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga :   Ini Penjelasan Jokowi  Soal Istana Negara di IKN Dibangun di Ketinggian

Sementara itu, Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa berada dalam posisi terancam apabila kasus kematian Brigadir J tidak menemukan titik terang.

“Kalau ini tidak bisa tuntas, setuntas-tuntasnya, tidak menutup kemungkinan (Kapolri dinonaktifkan). Karena Polri ini adalah lembaga yang menjadi bagian dari negara, mereka ini yang dibutuhkan oleh rakyat,” kata Bambang saat dihubungi pada Kamis (21/7/2022).

Bambang menyatakan, pengusutan kasus kematian Brigadir J merupakan sebuah pertaruhan bagi institusi Polri yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit.

“Jangan sampai Pak Listyo ini tidak berhasil menuntaskan kasus ini. Karena kalau sampai kasus ini tidak tuntas bisa saja muncul tagar #savepolri, #gantikapolri kalau mungkin muncul itu semua, artinya kan pertahuhan jabatan Pak Listyo Sigit itu sendiri,” ungkap Bambang.

Baca Juga :   Membangun Indonesia Tak Hanya di Pulau Jawa

Bambang mengatakan, pengusutan perkara kematian Brigadir J juga bisa jadi momentum Polri ‘bersih-bersih’ internal.

“Ya ini harus dijadikan momentum bersih-beraih di internal. Karena Kapolri harus memberikan warisan yang bagus untuk membangun institusinya. Terkait dengan menutup-nutupi kasus ini, mereka semua yang terlibat memang harus ditertibkan dan dibersihkan. Agar tim khusus yang dibentuk Kapolri lebih obkektif, transparan dan akuntabel seperti yang sering Kapolri sampaikan,” kata Bambang.

Bambang juga menilai, langkah Kapolri menonaktifkan tiga perwira tingginya sudah terbilang tepat. Namun Kapolri juga perlu menyisir anggota dicurigai punya andil dibalik sengkarut kasus kematian Brigadir J.

“Makanya simpul-simpul yang membuat keresahan dan kejanggalan ini memang harus segera diurai. Uraian simpul-simpulnya di antranya adalah pejabat kepolisian sendiri. Karena kehebohan ini berasal dari internal kepolisian,” terang Bambang. (pia)

MIXADVERT JASAPRO