Dukung Kelompok Mujahidin-e-Khalq, 61 Warga AS Terkena Sanksi Pemerintah Iran

JagatBisnis.com –  Iran menjatuhkan sanksi kepada 61 warga AS, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada para individu itu karena dianggap mendukung kelompok pembangkang Mujahidin-e-Khalq (MEK).

Mengutip Reuters, Minggu (17/7/2022), penjatuhan sanksi ini terjadi di saat buntunya pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Individu lainnya yang masuk daftar hitam oleh Kementerian Luar Negeri Iran karena menyuarakan dukungan untuk kelompok pembangkang Mujahidin-e-Khalq (MEK) yang diasingkan, di antaranya mantan pengacara Presiden Donald Trump, Rudy Giuliani dan mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton.

Baca Juga :   Ini Balasan Putin, Soal AS Embargo Migas Rusia

Sanksi, yang dikeluarkan terhadap lusinan orang AS di masa lalu dengan berbagai alasan, memberi kuasa pada otoritas Iran untuk menyita aset apa pun yang mereka miliki di Iran.

Tetapi, karena tidak adanya aset semacam itu, berarti langkah-langkah tersebut kemungkinan bersifat simbolis.

Giuliani, Pompeo, dan Bolton telah dilaporkan secara luas telah mengambil bagian dalam acara MEK dan menyuarakan dukungan untuk kelompok tersebut.

Pada Januari lalu, Iran memberlakukan sanksi terhadap 51 orang AS. Kemudian, Iran kembali memasukkan 24 warga AS ke dalam daftar hitam pada April.

Baca Juga :   Militer AS: Uji Coba Rudal Korut Ancam Negara-negara Tetangga

Pembicaraan tidak langsung Iran dengan AS mengenai upaya menghidupkan kembali pakta nuklir 2015 dimulai pada November di Wina dan berlanjut di Qatar pada Juni.

Namun, negosiasi tersebut menemui jalan buntu selama berbulan-bulan.

Pada 2018, Presiden AS Trump meninggalkan kesepakatan itu karena pakta itu terlalu lunak terhadap Iran.

Trump, Presiden AS saat itu, menerapkan kembali sanksi keras AS, mendorong Teheran untuk melanggar batas nuklir dalam pakta tersebut.

Baca Juga :   AS Luncurkan Senjata Hipersonik 5 Kali Lebih Cepat dari Kecepatan Suara

Sementara itu, Pemerintahan Joe Biden berjanji untuk mendukung semua orang AS meskipun ada ketidaksepakatan mengenai politik atau kebijakan.

“AS akan melindungi dan membela warganya. Ini termasuk mereka yang berdinas bagi AS sekarang dan mereka yang dulu bertugas. Kami bertekad melawan ancaman dan provokasi, dan kami akan bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mencegah dan menanggapi setiap serangan yang dilakukan oleh Iran,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS. (pia)

MIXADVERT JASAPRO