JagatBisnis.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di antaranya percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, Menteri ATR/Kepala BPN terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa pimpinan kementerian/lembaga. Kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan langkah koordinasinya dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko pada Jumat (08/07/2022).
Pertemuan ini sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN, salah satunya yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian BUMN dan KSP menyusun strategi terkait dengan skema penyelesaian sengketa dan konflik.
Diharapkan perlahan persoalan tanah tersebut bisa dicarikan solusinya secara bersama tanpa merugikan pihak mana pun. “Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
“Harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga,” tambahnya.
Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan kepada Menteri BUMN agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan. “Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Adapun dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.(srv)
