JagatBisnis.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat mempercepat penyatuan sistem data keuangan dan pembangunan. Tercapainya kesepakatan tersebut adalah momentum yang baik dalam mewujudkan kolaborasi dan sinergi bersama.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, meyakini, kolaborasi ini penting dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Pihaknya barharap, lewat penandatanganan MoU antarlembaga ini akan ada transfer knowledge kepada pemerintah daerah (Pemda) di tiap provinsi.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarkementerian untuk mewujudkan satu data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Untuk itu, pihaknya mendorong agar Kementerian dan Lembaga bersinergi secara konsisten. Sehingga dapat merangkul Pemda dalam menciptakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara nasional.
“Penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Sehingga perlu komitmen Kementerian/Lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini,” imbuh Pahala, Minggu (3/7/2022).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik respon positif kedua lembaga negara itu. Dipastikan, lembaganya juga siap untuk berkolaborasi dalam mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia.
“Praktek baik yang telah dilaksanakan (BPKP) selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal satu sistem dan satu data Indonesia,” pungkas Ateh. (*/eva)
