JagatBisnis.com – Upaya PDIP bersama PSI menggolkan hak interpelasi ajang Formula E ditanggapi dingin oleh fraksi-fraksi lain di DPRD DKI. Sikap kedua parpol yang berkukuh menginterpelasi Gubernur Anies dicurigai politis dan terkesan kejar setoran.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Ichwanul Muslimin menilai interpelasi Formula E tidak urgen. Kalaupun PDIP-PSI ingin mendapat laporan pertanggungjawaban termasuk transparansi anggaran dari APBD DKI bisa menggunakan forum lain, bukan menggunakan hak interpelasi.
“Kita harusnya bangga bisa menyelenggarakan event formula E yang disiarkan lebih dari 100 negara,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Anul di Jakarta pada Minggu (12/6/2022).
Anul menyatakan itu menanggapi pernyataan politisi PDIP Gembong Warsono yang menyatakan upaya mengajukan hak interpelasi Formula E tetap dilanjutkan. PDIP menuntut adanya transparansi dari pelaksanaan ajang balap mobil listrik internasional yang turut disaksikan Presiden Jokowi itu.
Anul meyakini panitia penyelengara Formula E dan Jakpro siap memaparkan pertanggungjawaban tersebut dalam forum resmi. Artinya berlebihan jika menjadikan transparansi sebagai dalih interpelasi yang sejak 2021 tidak didukung oleh banyak fraksi di Kebon Sirih.
Dia mengingatkan pula suksesnya ajang Formula E tak lepas dari fungsi pengawasan DPRD DKI. Sebab, kegiatan ini diadakan melalui rapat-rapat kerja di komisi. Maka menjadi aneh jika PDIP-PSI masih berkukuh mengajukan interpelasi terhadap kegiatan yang telah sukses digelar itu.
“Diadakan rapat atau tidak ya sah-sah saja, karena kami legislatif mempunyai tugas fungsi pengawasan. Seperti penjelasan tadi, acara sukses, penyelenggara juga siap saja bila dipanggil untuk evaluasi,” tegasnya.
Pernyataan senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DKI, Basri Baco. Ngototnya PDIP-PSI justru menandakan kedua fraksi tersebut memiliki agenda terselubung dengan menginterpelasi Anies.
Menurut Baco, interpelasi tidak lagi relevan karena acara berjalan sukses dan tidak mengalami kendala yang prosesnya patut dipertanyakan. “Kurang kerjaan saja interpelasi. Terlalu politis langkah itu. Malah seperti ada niat baik, makin kelihatan seperti order dan kejar setoran,” ujar Baco.
Anggota Fraksi PKS DKI, Abdurrahman Suhaimi meminta PDIP-PSI menghormati sikap tujuh fraksi yang hingga kini tidak mendukung interpelasi. Sebab seluruh fraksi-fraksi di DPRD juga menghormati sikap kedua parpol itu.
“Kalau di DPRD, kemudian ada interpelasi, itu hak masing-masing anggota. Kalau PDIP dan PSI masih mau terus (interpelasi), itu hak anggota, kita hargai. Tapi harus hargai juga kita yang melihat kesuksesan Formula E,” tandasnya. (pia)
