Sedangkan sebesar 17,29% anggaran atau Rp13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan meliputi renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang dan kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker. Total pencairan seluruh anggaran mencakup pelaksanaan pilpres putaran kedua, dilakukan bertahap.
Menyikapi hal itu, Trubus menyebutkan, anggaran jumbo yang disiapkan tidak dibarengi dengan pemahaman atas perbaikan kualitas pemilu sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Dengan kondisi perekonomian yang belum membaik maka sikap skeptis masyarakat terhadap kebijakan pemilu semakin meruncing.
“Jangan-jangan banyak diduga untuk penyimpangan dan objek bancakan oknum saja,” tuturnya. (pia)
Page 2 of 2
Discussion about this post