JagatBisnis.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat. Karena, para petani sawit sudah kecewa dengan perusahaan yang membeli kelapa sawit tak sesuai ketentuan.
“Kami menemui banyak perusahaan membeli kelapa sawit petani tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kami minta supaya pemerintah bisa memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar para petani tidak makin merugi,” kata Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5/2022).
Dia menjelaskan, satu lagi persolan terkait pembelian sawit petani oleh perusahaan adalah terganjal kelembagaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 mengatur pabrik kelapa sawit wajib membeli TBS kepada kelembagaan petani. Namun, kelembagaan pada petani swadaya di daerah belum solid karena tidak ada peran dari pemerintah pusat/daerah untuk membentuk koperasi.
“Sementara organisasi petani seperti kami dan Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai wadah organisasi/kelembagaan petani yang sudah diakui berdasarkan peraturan perundang- udnangan, di lapangan justru belum diakomodasi,” tegas Darto.
Menurut dia, salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, yakni dengan mendukung pembiayaan bagi penguatan data. Selain itu, pembentukan/revitalisasi kelembagaan petani sebagai upaya pelibatan petani swadaya selaku pelaksana rantai pasok CPO maupun biodiesel.
“Karena kebijakan larangan ekspor CPO harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoli di industri hulu perkebunan kelapa sawit dan struktur pasar monopoli di sektor hilir. Struktur pasar yang seperti itu telah menyingkirkan petani sawit sebagai pelaku rantai pasok. Selain itu juga penyingkiran petani atas tanah,” tutupnya. (*/eva)
