JagatBisnis.com – Pada saat mayoritas masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses vaksin dosis ketiga (booster) secara mudah dan gratis, sejumlah peserta program Vaksinasi Gotong Royong justru kesulitan mendapatkannya.
Mereka mengaku “menyesal” mengikuti program yang diinisiasi oleh para pengusaha pada dengan dalih “untuk mempercepat program vaksinasi”.
Beberapa pekerja bercerita kepada BBC News Indonesia mengenai bagaimana sulitnya mereka mengakses vaksin booster, mulai dari ditolak ketika datang ke fasilitas vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah hingga ditawari membeli vaksin.
Juru bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengeklaim stok vaksin booster yang disediakan untuk Vaksinasi Gotong Royong sebetulnya mencukupi.
Sementara itu, Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan akan “menunggu pengelola vaksin Sinopharm untuk bersinergi menyikapi pemberian dosis ketiga” bagi peserta Vaksinasi Gotong Royong.
Kara—bukan nama sebenarnya—mendapat vaksin Covid-19 dosis pertama dan kedua pada Juni dan Juli 2021 melalui program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi oleh perusahaan tempat dia bekerja saat itu.
Pada saat itu, pemerintah masih memprioritaskan akses vaksin bagi tenaga kesehatan, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Oleh sebab itu, Kara pun memutuskan untuk mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh perusahaannya.
“Waktu itu saya [bekerja di] bidangnya cukup terlibat dengan banyak orang, jadi saya merasa perlu segera vaksin, akhirnya saya ikut,” kata perempuan berusia 27 tahun yang kala itu bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Bekasi, Jawa Barat.
Pada akhir 2021, Kara mengundurkan diri dan pindah kantor ke wilayah Jakarta. Hal ini membuat dia tidak bisa lagi mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh kantor sebelumnya.
Setelah program vaksinasi ketiga atau booster mulai digelar pemerintah dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya, Kara pun mulai mencari informasi.
Pada awal April lalu, Kara mendatangi sejumlah tempat vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah.
“Saya datang itu selalu ditolak karena katanya, ‘Ini kan vaksin Sinopharm, Vaksin Gotong Royong, kami nggak terima karena Vaksin Gotong Royong itu berbayar dan vaksin booster-nya juga harus Sinopharm’,” kenang Kara menirukan ucapan petugas kepadanya.
Sejauh ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan memang baru mengizinkan penerima vaksin primer Sinopharm untuk mendapat booster dari jenis yang sama.
Lantaran berulang kali ditolak, Kara pun mendapat informasi terkait sebuah klinik di Jakarta Selatan yang melayani vaksinasi booster dengan syarat pemesanan minimal dua dosis. Tetapi, Kara harus membayar sebesar Rp300.000 per dosis.
Keluhan serupa juga muncul di media sosial. Sejumlah orang membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa untuk mendapatkan booster Sinopharm mereka harus membayar Rp265.000 hingga Rp1 juta.
“Bagi saya sih cukup memberatkan, karena yang lain bisa dapat vaksin seperti Pfizer dan Moderna itu dengan gratis, tapi kami malah harus bayar Rp300.000,” tutur dia.
Kara pun belum mendapatkan booster sampai ketika BBC Indonesia mewawancarainya pada pekan lalu.
“Jujur, saya menyesal ikut Vaksinasi Gotong Royong karena ternyata dua sampai tiga bulan kemudian banyak vaksin seperti Sinovac, Moderna, Pfizer diberikan gratis kepada masyarakat. Kalau saya tidak ikut vaksin Sinopharm (Gotong Royong), dan ikut mereka (program pemerintah) kan juga aksesnya mudah, tidak sesulit yang dibayangkan sebelumnya,” ujar dia. (pia)
