JagatBisnis.com – Polemik kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri membuat masyarakat resah, dan DPR diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait hal ini. Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak goreng naik dan terus naik. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan, namun belum memenuhi keadilan di masyarakat.
“Anggota DPR kita pilih untuk mengawasi, dan dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang paling merugikan masyarakat luas, semestinya DPR entah partai apapun harus mengontrol betul,” kata Dzulfian Syafrian, Pengamat Ekonomi dari Indef, Minggu (24/04/2022).
Dia menyambut baik inisiasi Ketua DPR-RI, Puan Maharani yang hendak memanggil Kementerian Perdagangan pekan depan. Sebelumnya pemerintah pernah menetapkan HET yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Kemudian pemerintah mengeluarkan BLT kepada masyarakat miskin.
“ Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya,” sebut Zulfian.
Menurutnya, tantangannya, harga minyak di luar begitu tinggi, sehingga produsen lebih suka menjual keluar.
“Maka yang harus dilakukan memenuhi kebutuhan di dalam itu tetapi bukan dengan cara dilarang ekspornya, malah itu bikin black market, smuggling, pasal gelap, nanti malah kita rugi dua kali,” terangnya.
Indonesia bersama Malaysia merupakan dua negara penyuplai CPO mayoritas di dunia. Maka, sangat disesalkan jika stok minyak di negeri sendiri terbatas.
“Sepertinya tidak mungkin kebijakan strategis itu hanya level Dirjen, sepertinya beliau dijadikan kambing hitam. Mastermind dibelakang, dalangnya masih berkeliaran bebas,” tuturnya.
Pemerintah pun mengumumkan untuk melarang ekspor CPO. Menanggapi hal ini, Zulfian mengatakan kebijakan ini ‘tambal sulam’. Kata dia, kebijakan ini tidak menyentuh persoalan dasarnya yaitu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
“Pelarangan ekspor itu keliru, malah bisa menimbulkan black market tadi, penyeludupan karena disparitas harga tadi.” kata Zulfian.
Sementara, dia mengapresiasi kebijakan BLT minyak goreng bagi masyarakat miskin.
“Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya,” ujarnya.
Dan dia juga mendorong keterlibatan DPR untuk mengawasi pemerintah dalam polemik minyak goreng ini.
“DPR harus keras dalam hal ini, karena jelas-jelas sudah menyusahkan masyarakat,” tandas Zulfan.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, akan memanggil Kementerian Perdagangan terkait minyak goreng.(pia)
