JagatBisnis.com – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan reshuffle terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini untuk memutus anggapan masyarakat bahwa Jokowi selalu diatur oleh Luhut dalam setiap pengambilan kebijakan. Terlebih lagi, Menko Bidang Kemaritman dan Investasi itu dinilai selalu ikut campur atau intervensi di dalam pemerintahan meski bukan tupoksinya.
“Satu-satunya adalah Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mesti direshuffle agar memutuskan secara total mata rantai kekuasaan dan intervensi,” ujarnya pada Rabu (30/3/2022).
Mantan Komisioner Komnas HAM itu berharap Jokowi tidak lagi mempekerjakan Luhut sebagai Menko atau setidaknya keluar dari Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin.
Jika masih ada dalam pemerintahan, menurutnya, intervensi akan terus ada dalam setiap agenda apapun atau mungkin di setiap pengambilan kebijakan.
“Kalau hanya reposisi maka perannya selalu akan ada karena ada symbiosis interdependence (menguntungkan tapi saling mengikat),” tandasnya.
Sebelumnya, Pigai juga mempertanyakan kehadiran Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (29/3/2022) kemarin.
Dalam acara tersebut, Luhut sempat memberikan arahan kepada para kepala desa mengenai apa yang harus dikerjakan sebagai pemimpin wilayah serta menyinggung soal pemanfaatan dana desa. (pia)
