JagatBisnis.com – Ketua Komisi VI DPR asal PKB, Faisol Riza mempertanyakan kelangkaan solar yang pecah tak lama setelah kelangkaan minyak goreng (migor).
“Kelangkaan (solar) sudah diperingatkan dan diingatkan anggota dewan. Ada kemungkinan setelah kelangkaan minyak goreng, yang akan menjadi komoditas politik adalah solar. Pertamina perlu melakukan monitoring ketat agar tidak terulang,” papar Faisol, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Faisol mengatakan, Komisi VI DPR menyoroti keuangan Pertamina, khususnya dari sisi utang-utang pemerintah yang belum dibayar. Di mana, piutang Pertamina yang belum dibayar pemerintah mencapai Rp100 triliun. Hal ini dikhawatirkan berdampak kepada kinerja perseroan.
“Ini mungkin salah satunya berkaitan dengan subsidi solar dan beberapa produk Pertamina yang harganya ditahan di bawah harga pasar. Penting untuk membahas mengenai harga komoditas,” ucap Faisol.
Ihwal kelangkaan solar khususnya di Sumatera, dikeluhkan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Adnan Lesani. Dia bilang, kelangkaan solar menimbulkan permasalahan terhadap operator bus karena dapat menghambat waktu perjalanan. “Kelangkaan ini membuat angkutan bus mengalami keterlambatan perjalanan bisa mencapai 8 jam karena sulitnya mencari solar tersebut,” kata Lesani, Senin (28/3/2022).
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengungkapkan, kelangkaan solar subsidi di berbagai daerah, terjadi karena kuota turun 5 persen. Sementara, permintaan melonjak 10 persen. “Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai. Demand (permintaan) naik 10 persen tetapi dari sisi suplai itu kuotanya turun 5 persen,” kata Nicke.
Pada 2021, kata Nicke, kuota solar subsidi Pertamina mencapai 14,85 juta kiloliter dengan realisasi penyaluran 14,75 juta kiloliter.Tahun ini, kuota solar subsidi ditargetkan 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan 16 juta kiloliter. Atau naik 14 persen. “Sampai dengan akhir tahun ada peningkatan 14 persen kuotanya, tetapi di sisi lain suplai malah turun lima persen,” ujar Nicke.
Selain faktor supply and demands, Nicke menerangkan adanya disparitas harga yang memantik kelangkaan. Asal tahu saja, harga solar subsidi dengan nonsubsidi berjarak Rp7.800 per liter.
Terjadinya disparitas harga ini, kata dia, mendorong peralihan konsumsi masyarakat dan industri yang semula menggunakan solar nonsubsidi, beralih ke solar subsidi. Lantaran itu tadi, adanya disparitas harga. “Kami menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pengendalian dan monitoring di lapangan agar (solar nonsubsidi) ini sesuai dengan yang diperuntukkan,” jelas Nicke. (pia)
