JagatBisnis.com – Ada banyak spekulasi bermunculan di publik terkait fenomena kelangkaan di pasaran umum. Oleh karena itu perlu langkah jitu untuk mengatasinya. Salah satunya ketegasan pemerintah pusat.
Gubernur Jateng, melihat masalah ini sangat pelik. Namun ia berharap, pemerintah pusat mengambil tindakan tegas terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) 20 persen yang harus dibagikan kepada masyarakat. Sehingga masalah minyak goreng dapat segera ditanggulangi.
“Kita lagi berada pada situasi yang tidak menguntungkan hari ini. Maka pada pemerintah pusat saya harapkan betul untuk mengambil tindakan yang tegas sehingga DMO 20 persen yang mesti dibagi harus dibagi,”katanya Rabu (23/2/2022).
Melalui cara itu distribusi minyak goreng ke masyarakat bisa merata dan bisa melindungi konsumen. Meski ke depan aturan harus jelas dan tegas mulai hulu hingga ke hilir.
Di sisi lain, Ganjar juga minta masyarakat tak berlebihan menyetok minyak goreng dan membeli secukupnya. Kondisi minyak goreng yang langka ini juga telah berdampak pada psikologi masyarakat.
“Kepada warga karena situasinya tidak menguntungkan, belinya secukupnya dulu. Sehingga semua akan bisa mendapatkan minyak goreng,” pintanya.
Ganjar juga mengimbau agar tidak ada oknum yang menimbun minyak goreng di . Termasuk pada oknum yang melakukan tindakan ilegal dan membahayakan masyarakat terkait ini.
“Dan saya menyampaikan terimakasih atas kerjakeras dari polda yang kemarin bisa menangkap di Kudus, pelaku yang memalsukan minyak goreng,” katanya.
Ia berharap masyarakat juga berhati-hati dalam hal menggunakan minyak goreng. Ganjar mengingatkan, pengolahan minyak goreng berulangkali akan berbahaya.
“Jangan sampai nanti karena situasi kondisi swperti ini, dipake berkali-kali ada yang dengan cara ilegal, dibersihkan lagi, dengan tritmen kimia jangan sampai itu terjadi. Sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan keamanan pangan yang baik,” tandasnya. (pia)
