JagatBisnis.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengaku siap diaudit dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Luhut bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dilaporkan ke KPK terkait bisnis PCR tersebut. Karena keduanya sudah mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang bergerak di bidang pemeriksaan Covid-19.
“Saya siap diaudit dan siap dipanggil KPK. Saya tidak takut, sepanjang saya tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Jadi tidak ada yang saya takuti,” tegasnya, Sabtu (13/11/21).
Dia mengaku, sejak perusahaan itu berdiri 2 tahun lalu, ia tidak pernah mengambil untung sepeser pun. Yang yang dia miliki dari bisnisnya selama ini sudah cukup untuk hidup. Karena keterlibatannya perusahaannya dalam Covid-19 adalah persoalan kemanusiaan. Dirinya bersama sejumlah pengusaha besar lainnya mendirikan perusahaan tersebut guna membantu pengadaan tes PCR. Sehingga bisa lebih murah dan dilakukan dalam jumlah banyak.
“Jika saya terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes PCR, saya resign. Saya siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Saya tidak takut kehilangan pekerjaannya. Karena saya memiliki banyak pekerjaan di luar pemerintahan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pada awal pandemi, biaya tes PCR di Indonesia mencapai Rp5-6 juta. Namun, perlahan-lahan tarif itu bisa turun seiring dengan ketersediaan reagen dan komponen tes PCR lainnya. Bahkan, selama dirinya menjadi Ketua Penanganan Covid-19 Jawa-Bali, semua keputusan yang berkaitan dengan pembelian harus diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Hal itu saya lakukan, Karena saya tidak mau membuat kesalahan. Jadi BPKP dengan Kementerian Kesehatan yang menentukan semua ketentuan. Jadi, mau harga itu berapa, BPKP lihat. Harga itu bisa naik turun atau bisa masih tinggi, itu supply demand,” tutupnya. (*/esa)
