Perkuat Sinergi ASEAN, Agar Perempuan Berdaya Ekonomi Optimal

JagatBisnis.com – Pentingnya sinergi kuat dari seluruh pihak baik di tingkat nasional, maupun internasional, khususnya di kawasan ASEAN dalam memastikan perempuan mendapatkan akses menuju pemberdayaan ekonomi yang optimal. Sehingga akses pembiayaan dan peningkatan literasi digital dapat menjadi kunci kemajuan usaha di masa kini dan mendatang.

“Adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan yang optimal sangatlah penting,” kata Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga
dalam webinar “Indonesia’s Experience on Women Empowering Women in the Pandemic Situation” yang merupakan bagian dari rangkaian acara Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan ASEAN (AMMW) ke 4, seperti keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (17/10/2021).

Menurutnya, dengan pemberdayaan ekonomi yang optimal sehingga keterlibatan perempuan dalam mengakses produk dan layanan keuangan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 75,2 persen dibandingkan 77,2 persen (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 2019). Begitu juga dengan jumlah perempuan yang mengakses internet, masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 46,9 persen dibandingkan 53,1 persen.

Baca Juga :   Investor di Daerah Wajib Gandeng Pengusaha Lokal dan UMKM

“Perempuan adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa di masa pandemi. Perempuan juga mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia, maupun dunia. Untuk itu, kemajuan dunia tidak akan bisa tercapai tanpa keterlibatan aktif dan penuh dari perempuan di seluruh bidang,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Bintang, hasil laporan Mastercard menyatakan pengusaha perempuan disinyalir menjadi faktor keberhasilan dalam peningkatan daya saing usaha dan pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Hal ini diperkuat dengan berbagai data yang menunjukkan lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia sebagai penggerak strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dimiliki dan dikelola oleh perempuan,

“Jika perempuan dapat berdaya secara ekonomi, maka akan turut meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Perempuan dapat memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Kesejahteraan perempuan juga meminimalisir potensi kekerasan, diskriminasi, praktik-praktik eksploitasi anak dalam ekonomi. Bahkan, perkawinan anak yang seringkali dijadikan solusi untuk lepas dari beban kemiskinan,” tuturnya.

Baca Juga :   Negara Harus Bisa Penuhi Kebutuhan UMKM Terdampak Krisis

Dia menjelaskan, untuk jangka panjang, perempuan yang berdaya secara ekonomi juga meningkatkan pembangunan berkelanjutan karena dapat memutus rantai kemiskinan. Apalagi, pemerintah Indonesia berkomitmen memberdayakan perempuan melalui salah satu program prioritas Kemen PPPA sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

“Untuk mendukung program prioritas ini, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan pada 2020, yang mendapat pengakuan dari Asian Development Bank sebagai kebijakan pertama dan satu-satunya di dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menambahkan, adanya peningkatan pertumbuhan jumlah pekerja perempuan di masa pandemi Covid-19, hingga 2 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 813 ribu. Karena pandemi tidak menyurutkan semangat perempuan untuk berkarya dan bekerja demi kehidupan dan kesejahteraan keluarganya yang lebih baik lagi.

Baca Juga :   Pentingnya Kepuasan Pelanggan Terhadap Jasa Pengiriman Produk Online Shop

“Hal ini membuktikan potensi dan daya tahan perempuan Indonesia sangatlah besar untuk bisa diberdayakan dalam memajukan perekonomian termasuk di tengah krisis saat ini,” tutur Menteri Ida.

Ditambahkan, pihaknya telah berupaya memberdayakan pekerja yang terdampak pandemi, khususnya pekerja perempuan melalui program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja padat karya dan kewirausahaan. Selain itu, melakukan langkah perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan.

“Komitmen pemerintah Indonesia dalam hal pemberdyaaan perempuan tidak perlu diragukan lagi. Meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan, mari terus kita lanjukan perjuangan dalam memberdayakan perempuan Indonesia,” tutup Ida. (eva)

MIXADVERT JASAPRO