JagatBisnis.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kepada 13 Kementerian/Lembaga (K/L), 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada K/L dan Pemerintah Daerah yang telah peduli dan berkomitmen, serta berhasil mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di dalam program dan kegiatannya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan, penghargaan APE 2020 yang sedianya dilaksanakan pada 2020, mengalami perubahan jadwal karena pandemi Covid-19 dan baru dilaksanakan pada 2021 ini. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4. Dimana, Indonesia menjadi tuan rumah.
“Penghargaan ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Diharapkan, praktek-praktek baik dalam pelaksanaan PUG di Indonesia, dapat menjadi sarana pembelajaran bersama di antara negara-negara ASEAN untuk turut meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG di Indonesia ke depan,” katanya dalam acara Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 secara virtual, Rabu (13/10/2021).
Bintang menjelaskan, APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorentasi pada pembangunan berkeadilan gender. Sehingga dapat memberikan gambaran implementasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan K/L dan Pemda atas usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan strategi PUG.
“Adapun proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi PUG di K/L dan Pemda dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat mengukur pelaksanaan PUG, dengan melihat aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 (tujuh) prasyarat PUG,” papar Bintang.
Menurutnya, berbagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, seharusnya melandasi pembangunan di negeri ini. Salah satunya dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Sehingga berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara.
“Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak. Perlu diketahui, Indonesia saat ini berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan kesenjangan gender,” ujar Bintang.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menambahkan, peningkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender turut mempercepat pembangunan bangsa. Karena terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global hingga 26 persen.
“Sebaliknya, kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam 6 tahun ke depan, dapat menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan USD135 miliar dalam PDB tahunan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG,” tutup Muhadjir. (eva)
