JagatBisnis.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa percaya jika penerapan pacuan Formula E pada era mendatang dapat dibiayai patron dan berbagai pihak pendukung yang lain.
Statment Riza itu untuk menjawab opini Bagian PDI Peperangan DPRD DKI yang meminta supaya legislatif tak memperbolehkan pengajuan anggaran Formula E pada ulasan Anggaran Pemasukan Belanja Daerah (APBD).
” Insya Allah, ke depan impian kita pemakaian anggaran Formula E pada tahun- tahun selanjutnya, itu bisa menggunakan anggaran dari khalayak, warga, dari swasta, ataupun dari patron,” tutur Riza di Gedung Kota Jakarta, Selasa (28/9/2021) malam.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan kalau kebutuhan anggaran untuk pertandingan yang digelar tahunan dengan cara berkelanjutan itu, akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan determinasi ketentuan yang terdapat.
Terkait dengan tindakan PDI Peperangan pertanyaan Formula E itu, Riza memperhitungkan perihal itu merupakan hak sebagai anggota legislatif, tetapi ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta pula memiliki hak dalam menata anggaran.
” Itu pertanyaan wewenang dari DPRD. DPRD memiliki opini dan tindakan masing- masing terkait anggaran. Silakan, kan terdapat hak dari administrator, terdapat hak dari DPRD. Seluruh diulas bersama, antara administrator dan DPRD. Esok diputuskan bersama,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Bagian PDI Peperangan DPRD DKI Manuara Siahaan meminta anggota badan tidak memperbolehkan pengajuan anggaran Formula E dari Pemprov DKI saat ulasan APBD Pergantian( APBD- P) 2021 dan konsep APBD 2022.
Perihal itu, bagi Manuara, jika Pemprov DKI tidak memberikan akta perbaikan amatan kelayakan( feasibility study) balap mobil listrik itu sampai ulasan anggaran esok.
Manuara menyampaikan pernyatan itu saat Rapat Sempurna Usulan Interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E, Selasa siang.
Tetapi, setelah 7 bagian di DPRD DKI, ialah Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB- PPP, melaporkan menolak untuk muncul dalam rapat sempurna, efisien rapat cuma dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Bagian PDI Peperangan dan PSI.
Dengan jumlah itu rapat tidak dapat mengutip ketetapan karena tidak kuorum ataupun tidak penuhi determinasi jumlah anggota ialah 50+1 dari 106 anggota. Akhirnya rapat ditunda hingga batasan durasi yang tidak didetetapkan setelah perwakilan masing- masing bagian dan anggota menyampaikan pemikirannya.(pia)
