JagatBisnis.com – Rencana pengoperasian kereta tanpa rel (Autonomous Rail Rapid Transit/ART) di salah satu kota percontohan yakni Surabaya masih menunggu tindak lanjut tataran kebijakan dari pemerintah daerah setempat sebagai program jangka panjang.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris mengatakan naskah akademik regulasi penyelenggaraan ART masih disusun sebagai pedoman penyelenggaraan. Selain itu terdapat beberapa hal yang dikemukakan guna mempersiapkan transformasi transportasi di Provinsi Jawa Timur.
Di antaranya posisi perencanaan ART sebagai bagian dari rencana induk transportasi perkeretaapian Indonesia, perannya sebagai penghubung pusat pertumbuhan ekonomi, penyesuaian dalam menggunakan jaringan jalan, spesifikasi prasarana dan fasilitas ART yang mendukung, serta hak dan kewajiban dari stakeholder yang terlibat.
Dari sisi dasar hukum, sebagai tindak lanjut Perpres No.55/2019, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, pada tataran penyelenggaraan transpotasi jalan berbasis listrik di Surabaya diterbitkan Perpres No.80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.
“Kami menunggu kebijakan pak Wagub terkait dengan perpres tersebut dan tindak lanjut dari naskah akademik regulasi penyelenggaraan ART pada tataran kebijakan daerah sesuai kewenangannya, kerangka regulasinya seperti apa, ruang pemenfaatannnya sesuai tata ruang, kemudian integrasi moda transportasi, ini tentunya butuh kerangka hukumnya,” ujarnya, Minggu (30/5).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyambut baik sistem transportasi modern dan ramah lingkungan ini untuk diterapkan di Kota Surabaya dan sekitarnya, melalui Kajian Kolaboarsi antara Tim Peneliti ITS dan Badan Litbang Perhubungan terkait Kebijakan Implementasi ART di Surabaya. Secara strategis, kata dia, kota Surabaya sudah siap. Begitu pula aglomerasi Kota Surabaya yakni Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.
Meski rencana penyediaan ART sudah masuk dalam kajian awal, Emil tetap mengingatkan pentingnya soal regulasi, teknis, rute dan biaya penyediaannya. Dari beberapa poin yang disebutkan, Emil mengaku, salah satu poin paling penting untuk bisa mewujudkan penyediaan ART adalah memperhatikan ketersediaan infrastruktur serta konektivitas kesesuaian jaringan jalan.
Saat ini rencana pengembangan ART telah dimasukan dalam revisi rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya 2014 – 2034 dan detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Surabaya 2018 – 2038. Terdapat 3 rencana trase alternatif yang akan diimplementasikan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Untuk trase alternatif 1 akan dimulai dari Pelabuhan Ujung memutar di Stasiun Pasar Turi, dan berakhir kembali di Pelabuhan Ujung.
Trase alternatif 2 akan dimulai dari Stasiun Pasar Turi, mengarah ke Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu dan berakhir kembali di Stasiun Pasar Turi. Sedangkan untuk trase alternatif 3 akan dimulai dari Stasiun Pasar Turi, melewati bagian utara Kota Surabaya, mengarah ke Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu dan berakhir kembali di Stasiun Pasar Turi.
Senada dengan Wagub, Rektor ITS Mohammad Ashari mengatakan bahwa rencana penyelenggaraan ART ini harus dapat disubstitusikan dengan rencana pembangunan daerah provinsi Jawa Timur yang sudah ada. Jika dilihat dari segi teknis, ART merupakan moda transportasi kereta yang akan berjalan di jalan raya, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah ingin meningkatkan kereta api Sidoarjo – Surabaya, ini harus bisa disubtitusi, tidak boleh tabrakan, sehingga perlu koordinasi dan perencanaan matang, itulah yang akan dilakukan ITS dengan seluruh stakeholder,” kata Emil.(HAB)
