JagatBisnis.com – DPR mendukung penuh TNI- Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Tindakan KKB terus menjadi mengecam keamanan hidup masyarakat negeri. Terkini, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Wilayah( Kabinda) Papua, Brigadir Jenderal I Baginda Putu Danny Nugraha Buatan.
” TNI- Polri wajib melakukan pelacakan, spesialnya ke ex pelarian. Penembakan ini nampak memang Kabinda sudah di marking( sasaran). Dan yang memiliki wawasan dan keterampilan ini sangat tidak memiliki keahlian menembak di atas pada umumnya,” tutur anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi pada reporter, Senin, 26/4/2021.
Bagi Bobby, selama ini, TNI- Polri amat berjaga- jaga dalam melakukan pembedahan keamanan dan kedisiplinan di Papua. Karena itu, hampir tidak terdapat rumor HAM belum lama ini yang menerpa 2 institusi itu.
Bobby memperhitungkan, instruksi Kepala negara Joko Widodo ke TNI- Polri untuk menangani jelas KKB, dapat dimaksud perintah untuk akumulasi personel dan pembedahan.” Kita bawa tindakan Kepala negara,” tutur Bobby.
Tidak hanya tindakan jelas kepada KKB di Papua, Bobby memperhitungkan butuh penilaian langlang dan pembedahan pelacakan.” Apakah gerombolan dalam satgas saat ini butuh di up keterampilan ataupun diperbanyak personel militernya ataupun memang butuh ditambah dengan cara keseluruhan,” jelas Bobby.
Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Bagian Partai NasDem, Hillary Brigita Lasut memperhitungkan, KKB di Papua sudah ialah aksi kelompok separatis teroris( KST). Ia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah terus menjadi mengecam keamanan hidup masyarakat negeri.
Hillary beranggapan, kejadian yang menyebabkan gugurnya Kepala BIN Papua ialah wujud jelas dedikasi BIN dalam menjaga independensi NKRI.” Perihal ini pula jadi ikon dedikasi BIN dalam melaksanakan undang- undang, ialah sebagai lini terdahulu dalam sistem keamanan nasional,” tutur Hillary.
Anggota Komisi I DPR dari Bagian Partai Golkar, Christina Aryani memperhitungkan, tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua jadi peringatan sungguh- sungguh untuk penguasa kalau suasana di Papua sebagian hari belum lama tidak dapat dianggap lazim.
” Kenaikan kekerasan yang kian bertambah dengan tumbangnya korban warga awam ataupun petugas dan administratur wajib jadi sirine sungguh- sungguh untuk berikan asumsi dan campur tangan yang terukur,” tutur Christina Aryani.
Bagi Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam perihal ini butuh mengutip tahap teliti dan terukur untuk segera merespons suasana dan situasi di Papua.” Tahap Tentara Nasional Indonesia(TNI) dalam pengutusan di Papua pasti butuh dibantu dengan tingkatan kecermatan amat besar,” ucap Christina.(ser)
