JagatBisnis.com – Kementerian Agama membenarkan Tes Akhir Perguruan Berstandar Nasional( UAMBN) tahun 2021 ditiadakan. Ketetapan ini didapat dalam bagan turut menghindari kemampuan penyebaran Corona Virus Disease ataupun Covid- 19 dan legal bagus Perguruan Tsanawiyah( MTs) ataupun Perguruan Aliyah( MA).
Dirjen Pembelajaran Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, ketetapan ini selaras dengan kebijaksanaan Menteri Pembelajaran dan Kultur( Mendikbud) yang telah menghapuskan Tes Nasional( UN) dan Tes Kesetaraan pada tahun 2021.
Kebijaksanaan itu tertuang dalam Pesan Brosur Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaaan Tes Nasional dan Tes Kesetaraan dan Penerapan Tes Sekolah dalam Era Gawat Penyebaran Corona Virus Disease( Covid- 19).
SE tertanggal pada 1 Februari 2021 ini menata kalau tes nasional dan tes kesetaraan bukan ialah persyaratan untuk lolos ataupun masuk ke tahapan pembelajaran yang lebih besar.
“ UN di MTs dan MA ditiadakan. Departemen Agama pula tidak melakukan UAMBN,” jelas Muhammad Ali Ramdhani di Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021.
Terkait kelulusan anak didik, Dhani menjelaskan telah menghasilkan Pesan Brosur Dirjen Pendis Nomor B.- 298 atau DJ. I atau PP. 00 atau 02 atau 2021 tentang Penajaan Kelulusan dan Ekskalasi Kategori Anak didik perguruan. Anak didik perguruan diklaim lolos setelah penuhi 3 syarat.
Awal, menuntaskan program penataran pada era endemi COVID- 19 yang dibuktikan dengan rapor masing- masing semester. Kedua, mendapatkan angka tindakan atau sikap minimun Bagus. Ketiga, menjajaki Tes Perguruan( UM) yang diselenggarakan oleh satuan pembelajaran( perguruan).
“ Tes Perguruan ialah tes akhir program yang dilaksanakan pada anak didik kategori akhir pada setiap tahapan perguruan dari tingkatan MI, MTs, dan MA,” tutur mantan Ketua Sesudah Ahli UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Dhani menerangkan, UM pada era endemi COVID- 19 wajib tetap mempraktikkan aturan kesehatan dan melindungi keamanan, kesehatan, dan keamanan masyarakat perguruan.“ Artinya tes itu dilaksanakan dengan tetap mencermati situasi keamanan di setiap wilayah perguruan itu terletak,” tuturnya.
Dirjen Pendis pula telah menghasilkan Pesan Ketetapan( SK) Nomor 752 Tahun 2021 tentang Metode Operasional Standar Penajaan Tes Perguruan. SK
ini menata, kalau Tes Perguruan bisa diselenggarakan dalam wujud uji catat, tes aplikasi, pengutusan, portofolio angka rapor semester sebelumnya dan kewajiban setiap hari yang terdapat, ataupun wujud lain yang membolehkan bisa dilakukan oleh perguruan di era endemi.
Terkait determinasi ekskalasi kategori pada penataran di Era Gawat Pencegahan Penyebaran COVID- 19, Ditjen Pembelajaran Islam telah mencetak determinasi sebagai selanjutnya:
Awal, tes akhir semester untuk ekskalasi kategori bisa dilakukan dalam wujud portofolio dari angka rapor dan hasil yang didapat sebelumnya, pengutusan, uji daring ataupun luring dan atau ataupun wujud kegiatan evaluasi yang lain yang diresmikan oleh satuan pembelajaran.
Kedua, tes akhir semester untuk ekskalasi kategori didesain untuk mendesak aktivitas berlatih yang berarti, dan tidak butuh mengukur ketuntasan capaian kurikulum dengan cara global.
Ketiga, metode kalkulasi angka ekskalasi kategori pada seluruh kadar perguruan( MI, MTs, MA) bisa didetetapkan oleh perguruan.
Kemenag pula akan melakukan penaksiran kepada kompetensi dan hasil anak didik perguruan dengan melakukan Asesmen Kompetensi Minimun ataupun Asesmen Pertandingan Anak didik Indonesia( AKSI).
“ Jika Tes Perguruan diselenggarakan untuk memastikan hasil anak didik di akhir program belajarnya, hingga AKSI diselenggaran sebagai usaha mendiagnosis situasi kompetensi anak didik untuk tujuan koreksi kualitas penataran anak didik,” dempak Dhani.
Ketua Kurikulum, Alat, Kelembagaan dan Kesiswaan Perguruan A. Umar menambahkan, AKSI akan mengukur pandangan wawasan dan keahlian.
“ Asesmen ini sebagai perlengkapan ukur untuk mengetahui keahlian partisipan ajar pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi ilmu, dan literasi sosial adat,” tutur Umar. (ser)
